Demokrasi adalah suatu sistem pengambilan suara atau pendapat di dalam suatu pemerintahan di mana rakyat suatu negara mempunyai hak untuk memilih pemimpin mereka, dan memutuskan undang-undang, melalui pemilihan umum yang “harapannya” bebas dan adil.
Hal ini idealnya guna memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan dijalankan sesuai dengan keinginan rakyat. Dengan adanya demokrasi, demokrasi dipandang sebagai salah satu bentuk cara dalam suatu pemerintahan yang paling adil karena memberikan hak suara yang sama kepada semua warga negara dalam pengambilan keputusan yang menentukan kehidupan mereka.
Demokrasi adalah sistem pemungutan suara ala pemerintahan yang terpusat (sentralisasi) yang dapat diterapkan di sistem negara apa pun seperti republik, kerajaan, atau bahkan sistem pemerintahan ala komunitas lainnya seperti sistem negara yang menggunakan ekonomi liberal atau sosial sekali pun.
Di mana masyarakat diperbolehkan menyuarakan pendapatnya mengenai bagaimana negara dijalankan dan keinginan atau usulannya dipertimbangkan dalam porsi relatif kecil atau besar tergantung sistem suatu pemerintahan itu sendiri.
Sistem demokrasi ini “diharapkan” untuk memastikan bahwa keputusan dibuat dengan cara yang adil dan terbuka, karena sedikit atau banyak masyarakat mempunyai hak untuk menentukan bagaimana pemerintahan dijalankan, tetapi kenyataannya? Sistem sentralisasi rentan dengan banyak manipulasi di dalamnya.
Demokrasi ini “diharapkan”membantu menciptakan lingkungan kesetaraan dan akuntabilitas. Demokrasi juga “diharapkan” relatif membantu melindungi hak-hak seluruh warga negara, karena setiap orang mempunyai hak suara dalam undang-undang dan kebijakan yang mengatur negara dalam suatu sistem tersentralisasi, namun kenyataannya?
Sistem pemerintahan terpusat atau sentralisasi (centralized). Dengan sistem demokrasi, warga negara dapat relatif dapat memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang teratur, dan idealnya semua warga negara memiliki hak dan akses yang sama terhadap sumber daya.
Sistem tata kelola terpusat/ sentralisasi (centralized) adalah sistem di mana satu entitas atau sekelompok entitas (minoritas) yang kuat memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan menegakkan aturan untuk seluruh organisasi atau jaringan.
Sistem sentralisasi ini diterapkan secara aktif dalam sistem pemerintahan yang ada seperti unitary state, federal state, theocracy, republik, kerajaan, militer, komunis, dan sistem pemerintahan sentralisasi lainnya.
“Dalam sistem pemerintahan yang terpusat, kekuasaan pengambilan keputusan terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau organisasi, yang berpotensi besar menimbulkan masalah seperti manipulasi, korupsi, sensor, dan kurangnya transparansi.”
Sistem pemerintahan terpusat merupakan hal yang umum di banyak organisasi tradisional, seperti pemerintah, perusahaan, dan banyak lembaga keagamaan.
Dalam sistem ini, kekuasaan biasanya dipegang oleh sekelompok kecil individu yang mengambil keputusan atas nama organisasi atau jaringan yang lebih besar.
Solusi ragam jenis kekurangan sistem sentralisasi ada di sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, di mana mendistribusikan kekuasaan pengambilan keputusan ke seluruh jaringan individu atau organisasi, hal ini lebih memungkinkan setelah dikembangkannya teknologi baru yaitu blockchain.
“Sistem tata kelola terdesentralisasi sering digunakan dalam jaringan blockchain, di mana kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan ke seluruh jaringan node (komputer) yang bekerja sama untuk menjaga integritas jaringan.”
Blockchain memiliki potensi membuat demokrasi yang selama ini sulit didapat menjadi mudah diwujudkan. Demokrasi ala tradisional secara sentralisasi sangat kental dengan manipulasi suara dan data, karena adanya super admin atau super user di dalamnya bila diterapkan dalam sistem komputer jaringan.
Namun dengan sistem yang sulit untuk diubah (immutable) yaitu jaringan blockchain, demokrasi secara desentraliasi seutuhnya menjadi memungkinkan untuk diterapkan.
Selama ini dalam sistem sentralisasi jaringan komputer merekam suatu transaksi dari komputer A (pembeli) dengan komputer B (penjual), kemudian ada pihak ketiga yaitu bank, umumnya hanya tiga pihak saja, hal ini memungkinkan untuk dimanipulasi datanya oleh super user atau super admin.
Namun di dalam jaringan komputer yang terdesentralisasi. Blockhain adalah jaringan dari banyak node (komputer) yang saling terhubung yang merekam setiap aksi (transaksi) di ragam bidang sesuai kebutuhan, lebih dari tiga pihak yang merekam suatu aksi atau transaksi.
Secara umum jaringan blockchain memerlukan enam nodes (komputer) yang sedang online saat itu. jadi bila seorang hacker ingin memanipulasi data yang sudah terekam secara waktu (timestamp/hash), hacker tersebut memerlukan komputer yang sama sedang online yang telah merekam data tersebut, dan komputer yang online belum tentu adalah node (komputer) yang sama pada saat itu.
Hal ini membuat seorang hacker yang ingin memanipulasi data menjadi sangat kesulitan untuk melakukan manipulasi, hal inilah muncul istilah “data yang tidak dapat dihapus” atau istilah kerennya “immutable“, sekali ada di blockchain, data tersebut akan berada di network selamanya.
Terlebih lagi, sistem komputer jaringan ala desentralisasi tidak memiliki satu server utama, sebab setiap komputer yang online di dalam jaringan tersebut diibaratkan sebagai “server lepasan” yang dapat digantikan oleh komputer lainnya agar sistem blockchain terus berjalan tanpa henti, oleh karena itu saat ini paling banyak digunakan di bidang finansial, yaitu mata uang kripto (cryptocurency), yang paling dikenal adalah mata uang Bitcoin.
Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem terpusat.
Misalnya, mereka lebih transparan dan lebih demokratis, karena kekuasaan pengambilan keputusan didistribusikan ke seluruh jaringan dibandingkan terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau organisasi (minoritas).
Sistem desentralisasi ala blockchain juga lebih tahan terhadap serangan dan kegagalan, karena relatif tidak ada satu titik kegagalan pun dalam sistem.
Demokrasi
Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip pemerintahan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan didistribusikan di antara warga negara, yang diberi hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Demokrasi dapat dilaksanakan dalam sistem sentralisasi maupun dalam sistem desentralisasi.
1. Dalam sistem terpusat (sentralisasi), kekuasaan terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau organisasi, yang bertanggung jawab mengambil keputusan atas nama organisasi atau jaringan yang lebih besar.
2. Dalam sistem desentralisasi, kekuasaan pengambilan keputusan didistribusikan ke seluruh jaringan individu atau organisasi.
Meskipun demokrasi dapat diterapkan dalam sistem terpusat dan desentralisasi, demokrasi secara umum lebih efektif dalam sistem desentralisasi.
Sistem desentralisasi memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar, karena kekuasaan pengambilan keputusan didistribusikan ke seluruh jaringan.
Di mana bertolak belakang dengan sistem sentralisasi di mana terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau organisasi (minoritas) yang kuat. Digabung dengan sistem blockchain hal ini membuat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semakin sulit terjadi, tidak heran bila banyak sistem pemerintahan ala sentralisasi menjadi “ketakutan” dengan sistem desentralisasi ala blockchain ini.
Sistem demokrasi terpusat mempunyai beberapa kelemahan, antara lain:
1.Kurangnya transparansi: Dalam sistem terpusat, kekuasaan pengambilan keputusan terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau organisasi, yang dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas.
2. Kerentanan terhadap korupsi: Sistem terpusat lebih rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, karena kekuasaan pengambilan keputusan terkonsentrasi di tangan beberapa individu (super user) atau organisasi (super admin).
3. Inefisiensi: Sistem terpusat bisa menjadi tidak efisien, karena kekuasaan pengambilan keputusan terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau organisasi. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dan inefisiensi dalam proses pengambilan keputusan.
4.Kurangnya inovasi: Sistem terpusat bisa jadi kurang inovatif dibandingkan sistem desentralisasi, karena kekuasaan pengambilan keputusan terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau organisasi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya ide dan pendekatan baru.
5. Satu titik kegagalan: Sistem terpusat memiliki satu titik kegagalan, yang berarti jika otoritas pusat gagal atau diserang, seluruh sistem bisa gagal.
Sistem demokrasi yang terdesentralisasi ala blockchain memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem terpusat, antara lain:
1. Transparansi: Sistem desentralisasi memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar, karena kekuasaan pengambilan keputusan didistribusikan ke seluruh jaringan dibandingkan terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau organisasi. Hal ini membuat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semakin sulit terjadi.
2.Ketahanan: Sistem terdesentralisasi lebih tahan terhadap serangan dan kegagalan, karena tidak ada satu titik kegagalan pun dalam sistem. Jika satu node (komputer) gagal atau diserang, node lain dapat mengambil alih fungsinya dan memastikan jaringan terus beroperasi dengan lancar, dan tidak ada server yang terpusat, semua node memiliki copy data yang sama.
3. Aksesibilitas: Sistem terdesentralisasi lebih mudah diakses dibandingkan sistem terpusat karena tidak memerlukan perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi.
4.Demokratis: Sistem desentralisasi lebih demokratis dibandingkan sistem terpusat, karena kekuasaan pengambilan keputusan didistribusikan ke seluruh jaringan dibandingkan terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau organisasi.
Hal ini memudahkan individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan agar suaranya didengar.
5.Inovasi: Sistem terdesentralisasi mendorong inovasi dengan memungkinkan pengembang membangun aplikasi di atas jaringan blockchain. Hal ini dapat mengarah pada penciptaan produk dan layanan baru yang tidak mungkin dilakukan dengan sistem terpusat.
Teknologi Blockchain bisa menjadi pilihan yang lebih baik daripada sistem terpusat untuk mengatur suatu negara karena ini adalah sistem terdesentralisasi yang memberikan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas yang lebih baik.
Dalam sistem tata kelola berbasis blockchain, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan ke seluruh jaringan node, yang bekerja sama untuk menjaga integritas sistem.
Artinya, tidak ada satu titik kegagalan pun dalam sistem, dan jaringan dapat terus beroperasi meskipun beberapa node gagal atau diserang.
Teknologi Blockchain juga memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dibandingkan sistem terpusat.
6. Semua transaksi di blockchain dicatat pada buku besar umum yang dapat dilihat oleh semua pemilik akun dalam jaringan. Hal ini membuat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semakin sulit terjadi.
Selain itu, teknologi blockchain memberikan keamanan yang lebih baik dibandingkan sistem terpusat. Setiap blok di blockchain ditandatangani secara digital dengan hash, yang merupakan hasil algoritma matematika berdasarkan konten blok dan setiap blok lain dalam rantai.
Artinya, jika salah satu blok diubah, hash yang dihitung tidak akan lagi cocok dengan hash asli, dan perubahan tersebut akan terdeteksi.
7. Terakhir, teknologi blockchain memberikan efisiensi yang lebih besar dibandingkan sistem terpusat. Transaksi pada blockchain dapat diproses lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah dibandingkan transaksi pada sistem terpusat.
Secara keseluruhan, teknologi blockchain memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem pemerintahan terpusat, termasuk transparansi, keamanan, akuntabilitas, dan efisiensi yang lebih baik.
Kesimpulan
Ya, demokrasi dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi mendistribusikan kekuasaan pengambilan keputusan ke seluruh jaringan individu atau organisasi, sehingga memudahkan individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menyuarakan pendapat mereka.
Dalam sistem demokrasi desentralisasi, kekuasaan pengambilan keputusan didistribusikan ke seluruh jaringan dan bukan terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau organisasi. Hal ini menjadikannya lebih demokratis dan transparan dibandingkan sistem terpusat.
Teknologi Blockchain dapat digunakan untuk menerapkan sistem demokrasi terdesentralisasi. Teknologi Blockchain memberikan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas yang lebih besar dibandingkan sistem terpusat, sehingga dapat mempermudah penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya.
Misalnya, sistem pemungutan suara berbasis blockchain dapat digunakan untuk menerapkan sistem demokrasi secara terdesentralisasi.
Dalam sistem pemungutan suara berbasis blockchain, setiap suara dicatat pada buku besar blockchain, yang dapat dilihat oleh semua akun peserta dalam jaringan. Hal ini mempersulit terjadinya penipuan dan penyalahgunaan.
Secara keseluruhan, sistem demokrasi desentralisasi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem sentralisasi, termasuk transparansi, keamanan, dan demokrasi yang lebih baik.
Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dapat diterapkan dengan menggunakan teknologi blockchain untuk mendorong demokrasi dan transparansi. Berikut beberapa langkah penerapan demokrasi dalam sistem pemerintahan terdesentralisasi dengan menggunakan teknologi blockchain:
1. Membangun jaringan terdesentralisasi: Langkah pertama adalah membangun jaringan node terdesentralisasi yang akan bekerja sama untuk menjaga integritas sistem. Setiap node (komputer) dalam jaringan harus memiliki salinan buku besar blockchain dan bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi.
2.Menerapkan mekanisme konsensus: Langkah selanjutnya adalah menerapkan mekanisme konsensus yang akan memastikan bahwa semua node di jaringan menyetujui status buku besar blockchain. Ada beberapa mekanisme konsensus yang dapat digunakan, antara lain proof-of-work (PoW), proof-of-stake (PoS), dan delegasi proof-of-stake (DPoS).
3.Menerapkan sistem pemungutan suara: Setelah jaringan terbentuk dan mekanisme konsensus diterapkan, sistem pemungutan suara dapat diterapkan untuk memungkinkan peserta dalam jaringan memberikan suara pada keputusan terkait tata kelola sistem. Sistem pemungutan suara berbasis blockchain dapat memberikan transparansi dan keamanan yang lebih baik dibandingkan sistem pemungutan suara tradisional.
4. Menetapkan peraturan dan regulasi: Untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan yang terdesentralisasi berjalan dengan lancar, penting untuk menetapkan peraturan dan regulasi yang mengatur bagaimana keputusan diambil dan bagaimana perselisihan diselesaikan. Aturan-aturan ini harus transparan dan harus disetujui oleh seluruh akun peserta jaringan.
5. Mendorong partisipasi: Untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan yang terdesentralisasi bersifat demokratis, penting untuk mendorong partisipasi dari seluruh anggota jaringan.
Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif atas partisipasi, seperti imbalan atas pemberian suara atau partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Secara keseluruhan, penerapan demokrasi dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dengan menggunakan teknologi blockchain memerlukan pembentukan jaringan yang terdesentralisasi, penerapan mekanisme konsensus, penerapan sistem pemungutan suara, penetapan peraturan dan regulasi, dan mendorong partisipasi.
References:
1.Diamond, Larry.2009. Spirit of Democracy
2.Ismail, Suleyman. 2023. Blockchain (The Real Democracy) (Fast Track to Basics)
English Version Published in An1magine Volume 7 Number 3 July-Sept 2023
