Jelang tahun politik 2024. Suhu politik mulai diwarnai dengan hingar-bingar, hiruk-pikuk, bahkan demam panas.
Orang cenderung mengutamakan politik praktis. Perkara yang dirumuskan ahli politik-komunikasi Harold D. Lasswell, “siapa mendapat apa di mana dan dengan cara bagaimana?”
Artinya, politik sering dipandang sebagai alat untuk mencapai kekuasaan dan kepentingan pribadi. Banyak orang berfokus pada upaya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kuasa. Dan semata-mata hanya kuasa.
Namun, hanya segelintir orang yang mampu melihat esensi sejati dari politik, yaitu sebagai jembatan emas kuasa untuk melayani publik dan memfasilitasi warga negara agar dapat menjalankan pekerjaan dan tugas mereka secara aman dan nyaman. Pandangan ini mencerminkan pemikiran Plato dalam naskah kuno “Politeia,” di mana ia mengajukan gagasan tentang pemerintahan yang ideal, di mana pemimpin (filsuf-pemimpin) bertindak untuk kebaikan bersama dan keadilan sosial.
Membaca dan memahami karya-karya klasik seperti Politeia oleh Plato merupakan suatu keharusan, karena melalui pemahaman terhadap gagasan-gagasan tersebut, kita dapat menggali hakikat sejati dari politik. Plato berpendapat bahwa politik sejati adalah tentang memastikan keadilan, keseimbangan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin sejati haruslah memiliki visi filosofis yang mendalam dan bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan, bukan hanya demi ambisi pribadi atau kelompok tertentu.
Menerapkan pemikiran Plato dalam politik nyata tentu merupakan hal yang kompleks dan menantang, tetapi pemahaman tentang gagasan-gagasan tersebut dapat menjadi panduan bagi para pemimpin dan warga negara untuk mencari jalan yang lebih bijaksana dan melayani kepentingan bersama. Sebagai masyarakat, kita perlu mencari pemimpin yang mampu menerapkan nilai-nilai filosofis seperti keadilan, keseimbangan, dan harmoni, serta berkomitmen untuk melayani publik secara baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, politik dapat mencapai hakikatnya yang sesungguhnya, yaitu melayani kepentingan publik dan kebaikan bersama.
Pada tahun 380 sM, Plato mengemukakan gagasan brilian tentang bagaimana mengelola bangsa-negara secara arif-bijaksana. Gagasan ini kemudian tertulis dalam Politeía, sebuah naskah kuno yang berarti “pemerintahan negara-bangsa.”
Andai Indonesia dipimpin oleh seseorang seperti yang dicirikan oleh Plato? Niscaya warga-bangsa negeri Pancasila ini dapat hidup aman dan sejahtera dengan kebahagiaan dan kesejahteraan yang berlimpah.
Dalam Politeía, Plato menggambarkan pemerintahan yang ideal dengan munculnya empat bentuk pemerintahan yang berbeda: timokrasi, oligarki (atau sering disebut plutokrasi), demokrasi, dan tirani (atau sering disebut despotisme).
Namun, menurut Plato, tidak ada bentuk negara yang paling ideal di antara keempatnya. Sebaliknya, bentuk ideal yang ada adalah gabungan dari keempat bentuk pemerintahan tersebut. Penekanannya akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada.
Plato menyimpulkan bahwa pemerintahan ideal seharusnya dikendalikan oleh filsuf. Alasannya adalah karena hanya filsuf pemimpin yang dapat memilah dan memilih kapan harus menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda untuk mencapai kebaikan dan keseimbangan.
Naskah Politeía ini berbentuk dialog Sokratik (Socratic Inquiry/ Maiutics) dan telah menjadi acuan bagi negarawan-pemikir seperti Jean Jacques Rousseau, Bertrand Russell, Allan Bloom, dan Leo Strauss.
Di Athena, perubahan kepemimpinan tampak pada tahun 561 ketika Pisistratus menjadi pemimpin kuat dan terkenal. Lalu, pada tahun 461, pemimpin demokratik Ephialtes muncul sebagai penyeimbang.
Plato meyakini bahwa pemerintahan oleh para filsuf akan mencegah potensi kehancuran yang mengancam kota, termasuk bahaya dari serangan musuh dari luar. Tugas utama pemimpin filsuf adalah untuk menjamin hak-hak sipil dan menghentikan perselisihan sosial, berlandaskan pada tata hukum yang adil.
Lebih dari itu, pemimpin yang arif bijaksana harus melindungi dan menjamin hak-hak warga sehingga tercipta “keadilan sosial” yang didapat dari kerja sama dan persaudaraan sejati antara setiap warga kota.
Plato mengartikan kedamaian bukan sebagai sesuatu yang dinikmati hanya oleh segelintir orang, tetapi sebagai nilai yang diinginkan oleh setiap orang.
Pemikiran luar biasa Plato ini didasarkan pada ide Solon, namun Plato menggali lebih dalam bahwa keadilan sosial haruslah berdasarkan pada keseimbangan dan harmoni antara kelas-kelas sosial yang berbeda.
Andai Indonesia dipimpin oleh seseorang seperti yang dicirikan oleh Plato? Niscaya warga-bangsa negeri Pancasila ini dapat hidup aman dan sejahtera dengan kebahagiaan dan kesejahteraan yang berlimpah.
Adaptasi naskah Politeia dalam bahasa Indonesia telah ada. Dikerjakan oleh Abikusno Tjokrosujoso di bawah judul Negara Sempurna Tjiptaan Filosuf Plato. ” Buku penting di bidang politik ini terbit pada tahun 1952 di Jakarta.
