Bagaimana mereduksi sistem sentralisasi dengan hidup mandiri agar mengarah ke otonomi

Setelah seseorang mengetahui betapa lebih banyak buruknya sistem sentralisasi di artikel sebelumnya. Lalu bagaimana caranya agar mulai mereduksi keterlibatan kegiatan hidup sehari-hari pada sistem sentralisasi dan mulai menjadi lebih mandiri (otonom).

Sebelum lebih jauh melangkah lagi, penulis melanjutkan bahasan berdasar artikel sebelumnya “Waspadai dan Awasi Sistem Pengelolaan Secara Sentralisasi,” untuk menunjukkan sudah sejauh dan sedalam mana lubang kelinci sudah berada.

Ada beberapa sistem sentralisasi yang ada sejauh ini. Mari mulai dengan kata komunitas. Komunitas adalah kumpulan individu yang berkumpul di suatu area.

Setiap individu yang berada di dalam komunitas disebut komunis. Bukan komunis sistem pemerintahan ya, sekali lagi bukan, tapi benar-benar dari arti komunitas dan setiap individu di dalamnya.

Sama seperti para jurnalis juga dapat disebut kolumnis karena bekerja untuk membuat berita per kolom, menjadi kolumnis.

Kini kembali ke bahasan sentralisasi. Sentralisasi dari kata sentral, yang berarti semuanya terpusat, sentralisasi berarti semua keadaan yang dimaksudkan untuk itu agar menjadi sentral.

Komunitas

Jadi setiap individu yang bergabung dalam suatu komunitas, komunitas apa pun diperlukan sistem pengelolaan agar rapi, lalu muncullah ide sentralisasi ini.

Awalnya karena lingkungannya kecil dan terbatas, potensi untuk mengelola secara sentralisasi ini lebih mudah, oleh karena itu di masa lalu mulai muncul istilah kepala desa, kepala suku, dan atau sejenisnya.

Namun semakin banyaknya manusia dan kemajuan teknologi, membuat suatu komunitas tentu pada suatu titik memerlukan area baru, dan komunitasnya menjadi lebih besar. di sinilah muncul ide menggabungkan semua komunitas yang berbentuk desa, suku, dan atau sejenisnya menjadi lebih luas.

Karena semakin besar dan kompleksnya suatu wilayah di suatu area, sehingga muncullah ide, kepala suku dari semua kepala suku yang ada, sehingga pada suatu titik berevolusi menjadi suatu kerajaan untuk mengurangi konflik yang ada di dalamnya sehingga muncul pengetahuan politik.

Tapi sayangnya setiap ilmu pengetahuan memiliki tiga sisi koin di koin yang sama yaitu baik (yang dianggap sisi utama), buruk (yang dianggap sisi kedua), dan netral (yang dianggap sisi tepi dan pertemuan kedua koin tersebut, kadang disebut sintesis, hibrida, gabungan, kombinasi, atau hermes) jadi tergantung penggunanya digunakan untuk apa, karena semua ilmu sebenarnya menjadi baik atau buruk tergantung pada penggunanya bukan pada ilmunya.

Kompleksnya memimpin suatu kerajaan diperlukan kontrol yang kuat dan demi kepentingan politik sentralisasi, maka muncul salah satu strategi memecah belah antarindividu untuk menguasai komunitas tersebut adalah kemutlakan, dan bila saatnya diperlukan mereka dapat disatukan dengan musuh bersama.

“Kompleksnya memimpin suatu kerajaan diperlukan kontrol yang kuat dan demi kepentingan politik sentralisasi, maka muncul salah satu strategi memecah belah antarindividu untuk menguasai komunitas tersebut adalah kemutlakan, dan bila saatnya diperlukan mereka dapat disatukan dengan musuh bersama.”

Implikasi sistem sentralisasi pada suatu komunitas yang tidak terhindarkan cenderung absolut nilainya, maka komunitas ini diberi nama atau label yang seolah-oleh berbeda oleh para pembuat sistem sentralisasi (sentralis) ini.

Mari kita telisik sistem sentralisasi yang pernah ada sejauh ini.

  1. Kerajaan. Kerajaan adalah jenis monarki, yang merupakan bentuk sistem pengelolaan negara (pemerintahan) di mana kekuasaan dipegang oleh satu orang, yaitu raja atau ratu. Kriteria khusus yang digunakan untuk mengklasifikasikan kerajaan dapat bervariasi, tetapi satu kategorisasi umum didasarkan pada tingkat sentralisasi kekuasaan dalam monarki.Berdasarkan kriteria ini, berikut adalah beberapa jenis kerajaan:

    A. Monarki absolut: Suatu monarki di mana raja atau ratu memiliki kendali penuh atas pemerintah dan tidak ada batasan kekuasaan mereka.

    B. Monarki konstitusional: Suatu monarki di mana kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dan ada perbedaan yang jelas antara kekuasaan monarki dan kekuasaan pemerintah terpilih.

    Perlu dicatat bahwa kerajaan yang berbeda dapat memiliki bentuk monarki yang berbeda, dan struktur spesifik kerajaan dapat berubah seiring waktu, misalnya melalui amandemen atau reformasi konstitusi.

  2. Pemerintahan terpusat berdasarkan agama (theocracy). Pemimpin Tertinggi, yang merupakan otoritas agama, memegang kekuasaan politik dan agama tertinggi, dan pemerintah terpilih bertanggung jawab atas administrasi negara.  Ingat berdasarkan agama ya bukan agamanya.

    Perlu dicatat bahwa negara dengan memiliki sentraliasi pemerintahan berdasarkan agama akan berbeda satu sama lainnya tergantung sistem agama itu sendiri. dan juga spesifikasi struktur pemerintahan dapat berubah seiring waktu, misalnya melalui amandemen atau reformasi konstitusi.

  3. Pemerintah kesatuan (Unitary government): Pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas pemerintah daerah dan semua kekuasaan dipegang oleh pemerintah pusat.
  4. Pemerintah federal (Federal government): Pemerintah pusat berbagi kekuasaan dengan pemerintah daerah, dengan setiap tingkat pemerintahan memiliki tanggung jawab dan kekuasaan yang berbeda.
  5. Konfederasi (Confederation): Asosiasi unit politik yang lebih longgar, di mana pemerintah pusat memiliki kekuasaan terbatas dan sebagian besar kekuasaan dipegang oleh unit politik konstituen.
  6. Devolved government: Suatu sistem mirip desentralisasi di mana pemerintah pusat telah mentransfer beberapa kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi pengelola pusat tetap memegang kendali tertinggi, bahasa lainnya adalah otonomi tetapi otonomi tidak sama dengan desentralisasi.

    Perlu dicatat bahwa negara yang berbeda dapat memiliki bentuk pemerintahan terpusat yang berbeda, dan struktur pemerintahan yang spesifik dapat berubah seiring waktu, misalnya melalui amandemen atau reformasi konstitusi.

Semua sistem sentraliasi tersebut dilebur menjadi 5 penggolongan atau klasifikasi yaitu: Kerajaan, Demokrasi, Liberalisme,  Sosialisme, dan Berdasarkan Agama (teokrasi).

Yang sebenarnya semua adalah suatu sistem sentraliasi di mana semua individu berkumpul menjadi suatu komunitas besar, dan setiap individu di dalamnya disebut komunis di dalam sistem apa pun, jadi setiap individu disebut komunis di sistem sentraliasi kerajaan, demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan basis agama.

Kerajaan, demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan berdasarkan agama adalah sistem sentralisasi yang akhirnya menjadi politik yang menginformasikan struktur dan kebijakan sentralisasi untuk mengelola (govern) suatu negara, pengelola negara disebut dengan nama pemerintah (goverment).

Penulis  jabarkan 5 pilar sentraliasi satu-satu secara definisi:

  1. Kerajaan:  Suatu sistem sentraliasi kerajaan adalah jenis monarki, yang merupakan bentuk sistem pengelolaan negara (pemerintahan) di mana kekuasaan absolut cenderung dipegang oleh satu orang, yaitu raja atau ratu dan atau perdana menteri.
  2. Demokrasi: Suatu sistem sentralisasi pengelolaan negara yang dilakukan oleh pengelola negara (pemerintahan) di mana kekuasaan dipegang (semu) oleh “rakyat umum”, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih (presiden) nama lain sistem demokrasi dalam bentuk pengelolaan negara ini disebut republik. Demokrasi dicirikan oleh pemilu yang (seolah) bebas dan adil, supremasi hukum dan perlindungan hak dan kebebasan individu.
  3. Liberalisme: Suatu sistem sentraliasi politik yang (seolah) menekankan kebebasan individu dan persamaan di depan hukum. Libertarian percaya pada intervensi pemerintah yang terbatas dalam ekonomi dan masyarakat dan memprioritaskan kebebasan individu, hak milik pribadi dan pasar bebas. Saking bebasnya ada kecenderungan pengelola negara yang korup, si pengelola negara cenderung tidak peduli pada “rakyat miskin”, kalau  ada warganya yang sakit parah hampir meninggal, ya meninggal saja lah, itu yang terjadi di banyak negara penganut sistem liberal. Kalau mau asuransi fasilitas kesehatan ya “bayar dulu”. Semuanya serba bisnis bagi pengelola negara ala liberal bahkan untuk “rakyat umumnya” sendiri. Padahal “rakyat umum” dengan membayar “pajak penghasilan” salah satu kewajiban pengelola negara adalah menanggung kesehatan “rakyat umum” tersebut, bukan “rakyat elitnya” saja. Demikian juga dana pensiun kenapa hanya “pegawai negeri” saja yang mendapatkannya, padahal semua “rakyat umum” berkewajiban membayar pajak, lalu kenapa hanya “pegawai negeri” yang mendapatkan dana pensiun? Di kemanakan “uang pajak penghasilan” dari “rakyat umum” nonpegawai negeri? Kalau “rakyat umum” ingin mendapatkan dana pensiun saat hari tua ya “membayar lagi” dengan cara “menabung untuk dana pensiun” di lembaga X yang disediakan oleh pengelola negara. Begitu potensi umum jawabannya. Jadi “rakyat umum” membayar dua kali, pertama “pajak penghasilan” yang entah lari ke mana? Kedua membayar atau menyimpan dana pensiun ke pengelola negara lagi untuk mendapatkan “dana pensiun” yang notabene “uang tabungannya sendiri” yang juga terkena biaya pajak saat ditabung sebagai “calon dana pensiun” di hari tua.  Pengelola negara selalu mendapatkan untung bukan? Pertanyaannya di kemanakan dana “pajak penghasilan” para “rakyat umum” nonpegawai negeri? Begitulah kecenderungan sikap bisnis suatu pengelola negara yang menggunakan sistem ekonomi liberal kepada “rakyat umumnya”.
  4. Sosialisme: Suatu sistem sentralisasi politik dan ekonomi yang (seolah) mengutamakan kepemilikan kolektif dan kontrol alat-alat produksi, dengan tujuan mencapai kesetaraan dan kemakmuran yang lebih besar bagi semua anggota masyarakat. Berikan tanahmu, rumahmu, kebunmu, sawahmu, semuanya pada pengelola negara. Dikumpulkan seolah untuk kemakmuran bersama, padahal untuk “kaum elitenya” sendiri, kaum elitnya berfoya-foya di saat rakyat sengsara dan dijejali dengan imajinasi “kesetaraan sosial”. Sosialis percaya bahwa distribusi kekayaan dan sumber daya harus dikelola oleh negara atau secara kolektif untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial begitu idealnya, tapi kenyataannya berbeda jauh.
  5. Berdasarkan agama, apa pun agama tersebut. Ingat berdasarkan agama,  bukan agama itu sendiri. Semuanya diatur berdasarkan aturan agama yang dipercaya dan dianut oleh sebagian besar komunitas tersebut.

Perlu dicatat bahwa negara yang berbeda dapat memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda yang dipengaruhi oleh sistem ini, dan bahwa spesifikasi struktur dan kebijakan pemerintah dapat berubah dari waktu ke waktu, misalnya melalui proses pemilihan atau reformasi.

Dan uniknya suatu sistem sentraliasi tersebut boleh menggabungkan dua dari lima sistem yang ada untuk tata negaranya dan sistem ekonominya, jadi seolah-oleh pro pada sesuatu yang sebenarnya cuma “wacana” sebagai alat untuk peredam bagi warganya bagi yang kritis pada segala potensi korup sistem ala sentralisasi ini sedangkan yang berperan penting adalah sistem ekonominya.

Suatu negara dapat menggabungkan dua dari lima sistem yang ada si sistem sentralisasi utama tersebut misalnya USA sistem pengelolaan negara (tata negara) adalah demokrasi/republik tetapi sistem ekonomi liberal yang dijalankan bukan demokrasinya.

Dua hal ini sebenarnya sangat bertentangan  ide, satunya serba setiap keputusan dilakukan secara demokratis tetapi sistem ekonominya liberal.

Di mana sistem ekonomi liberal adalah pengelola negara bersifat korporasi, yaitu pengelola negara kurang lebih identik dengan perusahaan, di mana warganya adalah konsumennya.

Selain warga sebagai konsumennya, pengelola negara juga mengatur kehidupan setiap warga negaranya, sehingga “demokrasi” yang dimaksud sebenarnya cuma “wacana” dan “penghibur” saja sebagai peredam keadaan saat si pengelola negara yang sedang berkuasa (rezim) terbongkar korupnya, jadi ada peran “elit” tertentu yang seolah “sok bijak” mengingatkan bahwa dasar negaranya adalah ini dan itu sebagai alasan untuk meredam potensi konflik yang timbul.

Contoh lain suatu sistem sentralisasi pengelolaan negara (tata negara) suatu negara dapat berupa Demokrasi atau Republik tetapi sistem ekonominya sosialis. Ada banyak negara seperti ini. Jadi  semua sistem sentralisasi yang ada cenderung sistem ekonominyalah yang berperan paling dominan, bukan sistem pengelolaannya (tata negaranya).

Dan uniknya, ke lima sistem pengelolaan sentralisasi yang ada sejauh ini cenderung klaim secara sepihak bahwa sistem merekalah yang terbaik dan memiliki penganut fanatisnya sendiri serta memiliki “begawan” ekonominya sendiri, padahal semuanya adalah sistem sentralisasi. Semuanya adalah komunitas ala sentralisasi, setiap individu di dalamnya disebut komunis, apa pun nama sistem sentralisasi tersebut.

Saling klaim terbaik inilah merupakan ajang untuk memecah belah guna kontrol yang lebih besar oleh satu komunitas sistem sentralisasi ke pengelola sistem sentralisasi negara lainnya bagian dari Hegemony, Information, and Slavery (hegeformasalavery) di era teknologi dewasa ini.

Saling mengklaim bahwa sistem sentralisasi merekalah yang terbaik sehingga informasi ini berperan aktif di dalam kancah global internasional, tentu saja ada yang diuntungkan secara langsung atau tidak langsung dengan perseteruan itu di dalam sistem sentralisasi itu sendiri, siapa yang diuntungkan? Ya para elit politik yang ada di dalam sistem tersebut, para “elit” yang diuntungkan secara politik dan profit, elit ini disebut dengan nama alias “agen”.

Hal ini dimaksudkan agar orang awam sibuk dan lupa bahwa ada sistem lain yang berpotensi memberi solusi yang disebut dengan nama sistem desentralisasi. Kata “desentralisasi” ini dikenal dengan nama lain otonom, padahal bila dirinci lebih jauh, tentu saja berbeda, otonom masih dikendalikan oleh pusat kekuasaan, sedangkan desentralisasi benar-benar terlepas dari kendali pusat.

Mulai menanam dan mandiri ala petani

Dimulai dengan kata mandiri atau independen. Independen dapat diterapkan secara mudah dalam ekonomi terkecil suatu area. Makanya mungkin pembaca pernah mendengar istilah pengacara yang “independen” yang artinya pengacara yang membaktikan dirinya terlepas dari sistem dan pengaruh sentralisasi, begitu maksudnya.

Petani. Seorang petani di Indonesia maknanya menjadi menyempit, cenderung diartikan sebagai penanam dan penghasil tanaman padi dan hasilnya saja, dari arti luas sesungguhnya. Petani (farmer) sebenarnya boleh memiliki sawah, kebun, dan peternakan berupa ikan, unggas, dan satwa seperti kambing, sapi, kerbau atau lainnya.

Seorang petani sebenarnya sangat independen (mandiri/otonom/desentralisasi) karena cenderung tidak perlu menggunakan uang fiat yang dikeluarkan oleh pengelola negara sistem sentralisasi, uang fiat sebagai sarana sebagai alat tukar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari yaitu makan.

Dengan cara hidup sebagai petani, secara praktis sebenarnya si petani tersebut sudah mereduksi kontrol sistem sentralisasi yang digunakan oleh pengelola negara (pemerintah).

Seorang Petani dengan menggunakan semua bahan makanan yang dihasilkan sendiri tanpa menggunakan uang fiat yang dikeluarkan dari pengelola negara membuatnya menjadi warga yang relatif sedikit terekspose dalam sistem sentralisasi.

Oleh karena itulah beberapa negara dengan sistem sentralisasi sangat berupaya agar negaranya semakin berkurang para petaninya, karena dengan berkurangnya petani, maka suatu pengelola negara lebih mudah mengontrol warganya. jadi mengarahkan ke hal lain selain pertanian merupakan satu desain yang berpotensi ada untuk dilakukan oleh pengelola negara yang korup.

Oleh karena itulah agar terlepas dari pemikiran tentang pertanian, cenderung diarahkan ke hal lain seperti kelautan, atau menjadi buruh pabrik, modernisasi desa ke kota dan sebagainya. Cara lain untuk membuat petani lumpuh adalah dengan menerapkan sistem pengendalian kelahiran atau sering fisebut dengan keluarga berencana, dua anak cukup, tetapi sasarannya ke para petani, sehingga generasi berikutnya si petani tidak memiliki keturunan yang cukup untuk mengelola lahannya.

Tetapi agar tidak terlalu kentara di sisi lainnya digalakkan upaya “swasembada pangan” namun pengelola negara tetap fokus utamanya adalah pengendalian kelahiran generasi berikutnya bagi para petani dengan program pengaturan kelahiran.

“Cara lain untuk membuat petani lumpuh adalah dengan menerapkan sistem pengendalian kelahiran atau sering fisebut dengan keluarga berencana, dua anak cukup, tetapi sasarannya ke para petani, sehingga generasi berikutnya si petani tidak memiliki keturunan yang cukup untuk mengelola lahannya.”

Dan pengelola negara yang korup cenderung lebih memilih impor bahan makanan hasil pertanian dari negara lainnya karena lebih “menguntungkan” bagi para “elit” pengelola negara tersebut.

Jadi kata mandiri atau independen cenderung mirip dengan desentralisasi walaupun tidak sama persis. Guna mereduksi sentralisasi sangat penting dengan cara mandiri dari tingkat paling bawah, yaitu mulailah menanam dan menghasilkan makanan sendiri, bila di kota mulailah kalau ada lahan walupun sempit mulai menanam, misalnya ala hidroponik di lahan sempit seperti lahan vertikal atau mengoptimalkan lahan yang ada.

Yang sudah terlanjur di kota dan mengalami sulitnya hidup di kota, kembalilah ke desa, bangun dari sana untuk mandiri, sejahtera, cukup makan dan minum sudah lebih dari cukup untuk hidup.

Desentralisasi

Dengan berusaha mandiri melalui tahan pangan secara basik hal ini terbukti mampu membuat seseorang jauh lebih mampu bertahan di saat kebijakan pengelola negara yang korup dan mereka sangat menekan dan membatasi kebebasan warganya, misalnya saat pandemik virus (sengaja dibuat) yang terjadi beberapa tahun sebelumnya di masa lalu saat perang dunia ke dua.

Yang berikutnya adalah menghindarkan koneksi dengan bank ala sentralisasi, karena tidak berpihak pada “rakyat umum” misalnya mau meminjam dana untuk usaha syaratnya minimal usaha sudah berjalan 2 tahun, bagaimana mungkin bisa meminjam dengan cara ini, kalau punya modal finansial tentu tidak akan meminjam sampai kapan pun, sistem yang sengaja dibuat agar tidak banyak yang bisa menjadi pengusaha.

Karena menjadi penguasaha kecil tanpa dukungan finansial dari pengelola negara ala sentralisasi adalah titik berikutnya mencapai titik reduksi berkoneksi dengan sistem sentralisasi. Bisakah pengusaha tanpa dukungan dari sistem sentraliasi bank pengelola negara berjalan?

Tentu saja bisa, pinjam di credit union atau dalam bahasa Indonesia, pinjam di koperasi. Credit union atau koperasi adalah sistem finansial keuangan desentralisasi.

Semakin banyak penguasaha yang tidak berkoneksi dengan sistem bank tersentralisasi, maka sulit bagi pengelola negara menerapkan dan mengontrol sentraliasasi secara langsung.

Kini banyak pengusaha yang mulai menggunakan uang crypto (cryptocurrency) karena mereka tahu lebih menguntungkan dan tidak terkena inflasi, atau potensi dibekukan akunnya oleh pengelola negara. Menyimpan uang crypto yang relatif lebih aman menggunakan stable coin atau koin yang stabil dalam nilai tukar setara dollar misalnya USDT, USDC atau sejenisnya.

Untuk mulai menggunakan dompet crypto atau crypto wallet silakan mendaftar di link berikut: ZengoBinance, and Crypto.com.  dan ikuti langkah selanjutnya yang diberikan di sana. On-kan fitur verifikasi dua arah agar asset yang ada di dalamnya aman. Selamat datang di era desentralisasi finansial.

Bahasan berikutnya “Membuat uang bekerja untuk kita” di link berikut.

+++

Michael Sega Gumelar

michael.sega.gumelar@gmail.com

michael.sega.gumelar@bibliopedia.id

    Twitter @MSGumelar

    Instagram @bubblegumelar

Share your love
Avatar photo
Michael Sega Gumelar
Articles: 38

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Leave a Reply